Dengan tingkat apriori dan skeptis yang tinggi yang dirasakan rakyat terhadap pemimpin dalam menjalankan pemerintahan dan semua kebijakannya selama ini.
Oleh: Yusuf Blegur, Pemerhati Isu-isu Kerakyatan
PROGRAM MBG tidak lebih dari upaya sistematis memelihara kemiskinan dan kebodohan. Saat instrumen pendidikan dan kesehatan serta sektor riil lainnya termarjinalkan. Rezim semata-mata hanya ingin membuat rakyat bermental pengemis, bergantung pada kekuasaan korup dan mudah dimanipulasi secara politis.
Di tengah kontroversi bergulirnya program MBG. Pemerintah gagal merasionalisasi janji kampanye makan siang gratis yang kemudian berubah menjadi MBG. Terkesan menjadi proyek mercusuar dan dipaksakan,
sehingga kegiatan super mahal dan boros anggaran itu dinilai publik tak layak untuk diteruskan.
Berikut beberapa analisis yang menempatkan kegagalan program MBG baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
1. Program MBG sangat lemah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Dengan anggaran fantastis dan keterlibatan resoursis yang luas. Penyelenggaraan MBG terbukti jauh dari kata profesional dan proporsional.
Indikasi itu terdapat pada beberapa masalah yang muncul di lapangan yakni penyajian menu yang jauh dari unsur bergizi, kerap menimbulkan keracunan dan beresiko keselamatan penerima manfaat saat dikonsumsi, belum dapat menjangkau daerah pelosok secara merata dan maksimal, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan teknis dan ideal dalam penerapannya.
2. Penggunaan anggaran yang memangkas pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan yang beresiko pada penurunan kualitas hidup rakyat.
Sudah seharusnya sektor pendidikan dan kesehatan menjadi kebutuhan yang vital dan utama. Bukan kegiatan yang sarat korupsi dan konspirasi yang serta tendensius menguras APBN yang bisa menimbulkan defisit keuangan negara.
Program MBG yang menggelontorkan anggaran 335 triliun untuk tahun ini, bukan saja menjadi proyek prestisius yang bersifat perjudian (gambling), inefisiensi dan inefektivitas serta mengancam stabilitas nasional. Eksplotasi anggaran secara serampangan yang tidak masuk skema padat karya dan dana bergulir, berpotensi menambah utang dan krisis ekonomi yang akan berlanjut pada krisis moneter.
Dalam tekanan depresiasi keuangan negara baik dalam neraca dan fiskal maupun pemenuhan kebutuhan belanja publik dalam sektor riil. Pemerintah justru menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kepentingan yang belum bisa dikategorikan skala prioritas dan mendesak.
3. Kepemimpinan yang tidak efektif (gagal) dan lemahnya visi program MBG.
Lemahnya kepemimpinan nasional yang mencakup visi, mentalitas, kecakapan dan pertanggungan jawab dalam pelaksanaan program MBG. Membuat proyek sarat kepentingan politis itu menjadi bumerang bagi upaya menghadirkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional.
“Incompeten leadership” (kepemimpinan yang tidak kompeten) bahkan cenderung menjadi "toxic ledaership" (kepemimpinan yang sakit) dan "policy failured" (kebijakan yang gagal), hanya menjadikan rakyat sebagai korban dari kekuasaan yang terdistorsi.
4. Semakin Meningkatkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Keraguan masyarakat terhadap program pemerintah yang berakar dari praktik-praktik KKN, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, hilangnya penegakan hukum, dll. Sangat memengaruhi efektivitas kebijakan dan program pemerintah.
Terlebih program MBG melibatkan banyak institusi negara yang tengah menghadapi degradasi kompetensi dan kecenderungan distrust publik seperti partai politik, DPR-MPR, TNI-Polri, individu atau Ormas yang berafiliasi dengan pemerintah, dsb.
Anggaran negara terkuras dan berputar hanya pada kalangan terbatas seperti pemegang regulator, pemilik modal besar dan kelompok orang tertentu yang berada dalam lingkaran atau urusan kekuasaan.
Rakyat tetap menjadi sapi perahan dan hanya bisa gigit jari, diperkosa pajak dan pelbagai aturan yang represif. Seraya bertahan hidup bergulat dengan segala keterbatasan dan kekurangan akibat kebijakan pemerintahan yang memiskinkan dan membodohi rakyat.
5. Menguatkan disparitas kaya dan miskin.
Alih-alih membantu rakyat miskin dan termarjinalkan dari akses pemenuhan kelayakan kebutuhan hidup. Program MBG justru menambah lebar jurang kemiskinan. Program MBG dengan mengabaikan aspek tranparansi dan akuntabilitas, malah menjadi bancakan ekonomi bagi pemerintah dan elit politik.
Karut-marut pelaksanaan MBG hanya menghasilkan yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Ketidakmampuan pemerintah memaknai dan mewujudkan pembangunan yang berbasis pada tujuan menghadirkan keadilan dan kesetaraan serta kemakmuran rakyat, membuat program MBG tak ubahnya seperti proyek IKN yang sia-sia, sarat KKN dan semakin mendorong terjadinya negara gagal.
Bahkan MBG sudah gagal jauh sebelum dilaksanakan. MBG merupakan program yang semata lahir dari syahwat dan ambisi politik kekuasaan. Ketidakmampuan pemerintah dalam melihat persoalan-persoalan riil dalam masyarakat, melakukan klasifikasi dan solusi masalah, membuat kebijakan pemerintah tak lebih dari sekedar pertunjukan penyimpangan kekuasaan, melanjutkan tradisi korupsi dan kebiasaan manipulasi.
KOMENTAR ANDA