Kedua, Maritimisasi Diplomasi. Pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perairan ini dapat membentuk semacam badan bersama, katakanlah namanya “Hormuz Contact Group” yang melibatkan 6 negara Teluk, Iran, Irak, serta pengguna besar energi yakni China, India, Jepang, Korsel, UE, Indonesia.
Model badan ini sama seperti “Malacca Straits Patrol” yang dibentuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura tahun 2004, tetapi dengan mandat “confidence building measures” untuk mengurangi ketidakpercayaan antar pihak, mencegah kesalahpahaman, dan menciptakan iklim dialog yang lebih stabil.
Tiga, AS Meratifikasi UNCLOS: Jika Washington serius menjadikan “freedom of navigation” sebagai norma global, maka meratifikasi UNCLOS adalah langkah minimal yang harus dilakukan AS. Tanpa itu, argumen hukum AS di Hormuz selalu defisit legitimasi.
Empat, untuk Indonesia perlu ada diversifikasi energi. Saat ini menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sekitar 20 sampai 25 persen impor minyak RI melewati Hormuz. Ini artinya, kegagalan pembicaraan Islamabad harus kita baca sebagai “wake-up call” untuk mempercepat pembangunan kilang, “strategic petroleum reserve” dan diplomasi “green energy corridor” via Selat Lombok dan Makassar. Selain tentu saja mempercepat implementasi energi baru terbarukan secara massif.
Selat Hormuz adalah cermin: ia memantulkan wajah asli hukum internasional abad 21. Pertanyaannya kini adalah: apakah UNCLOS masih ditaati ketika great power berkepentingan, atau hanya menjadi teks ketika negara lemah yang melanggar?
Bagi Indonesia, stabilitas Hormuz adalah stabilitas harga BBM di pompa bensin dari Sabang sampai Merauke.
Karena itu, Indonesia harus aktif membela “transit passage” sebagai “global public good”, sambil mendesak AS dan Iran kembali ke meja perundingan tanpa prasyarat yang mematikan dialog. 
KOMENTAR ANDA