Indonesia harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi pasar atau objek eksploitasi ekonomi hijau global.
Kedaulatan karbon berarti negara tetap memegang kendali atas data karbon nasional, perdagangan karbon domestik, valuasi aset lingkungan, serta arah kebijakan ekonomi hijaunya sendiri. Indonesia tidak boleh membiarkan mekanisme global sepenuhnya menentukan harga dan masa depan sumber daya karbon nasional.
Di sisi lain, peluang ekonomi karbon Indonesia sangat besar. Karbon dapat menjadi sumber fresh money baru bagi negara melalui perdagangan karbon, investasi hijau, restorasi lingkungan, hingga pengembangan energi bersih.
Potensi ekonomi mangrove Indonesia bahkan sangat besar. Nilai perlindungan pesisir dari ekosistem mangrove diperkirakan dapat mencapai lebih dari US$10.000 hingga hampir US$50.000 per hektare per tahun. Selain itu, nilai produksi perikanan berbasis mangrove Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$825 juta per tahun.
Lebih dari itu, ekonomi hijau dapat menjadi mesin pertumbuhan baru Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.
Namun semua itu hanya mungkin terjadi apabila negara hadir secara kuat melalui tata kelola yang jelas, terintegrasi, dan berbasis kepentingan nasional.
Karbon pada akhirnya bukan hanya soal emisi. Karbon adalah soal masa depan posisi Indonesia dalam percaturan dunia.
Apakah Indonesia akan menjadi pemain utama dalam geopolitik hijau global, atau justru hanya menjadi penonton di tengah perebutan ekonomi hijau dunia?
Jawaban atas pertanyaan itu sangat ditentukan oleh keberanian negara membangun strategi besar kedaulatan karbon nasional mulai hari ini. 
KOMENTAR ANDA