Sebuah bangsa runtuh bukan karena tak sanggup menghadapi bahaya besar, melainkan karena tidak mampu memahami bahaya yang bisa menghancurkanya. Skandal penyadapan alarm tentang semua ini.
Oleh: Adhie M. Massardi, Tenaga Ahli bidang Kebudayaan dan Demokrasi Kementerian HAM
Bagaimana sebuah bangsa mengetahui bahwa negaranya sedang berada dalam bahaya?
Apakah ketika wilayahnya diserang kekuatan asing, ketika pemerintahannya terancam digulingkan, atau ketika rakyatnya turun ke jalan karena kehilangan kepercayaan kepada penguasa?
Tidak selalu demikian.
Ada bahaya yang datang tanpa suara tembakan, tanpa pengerahan pasukan, bahkan tanpa gangguan terhadap rutinitas pemerintahan. Gedung-gedung negara tetap berdiri, para pejabat tetap bekerja, parlemen tetap bersidang, dan kehidupan masyarakat tampak berjalan seperti biasa.
Padahal, sesuatu yang jauh lebih mendasar mungkin sedang mengalami kerusakan: kepercayaan terhadap negara dan kewenangan orang-orang yang menjalankannya.
Bahaya semacam ini tidak mudah dikenali apabila suatu bangsa hanya terbiasa mengukur kerusakan dari besarnya kerugian material, banyaknya korban, atau beratnya ancaman pidana.
Skandal dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah perwira tinggi kepolisian merupakan kesempatan penting untuk menguji kemampuan bangsa Indonesia membaca bahaya tersebut.
Bukan semata-mata karena siapa yang menjadi tersangka, melainkan karena kedudukan mereka ketika dugaan perbuatan berlangsung, kewenangan yang diduga digunakan, institusi yang menjadi sarana, dan kemungkinan akibatnya terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Persoalannya menjadi lebih serius karena penyadapan diduga dilakukan ketika LSP masih menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, bersama sejumlah perwira tinggi yang berada dalam struktur kepemimpinan Polri.
Dalam konteks itulah, penyebutan mantan Kapolri saja tidak cukup menjelaskan hakikat persoalan.
Yang harus dipahami adalah dugaan penyadapan ilegal oleh LSP saat menjabat Kapolri, dengan kemungkinan penggunaan kewenangan, perangkat, dan fasilitas institusi negara.
Perbedaan ini bukan permainan istilah. Ia menentukan dari mana kita memulai pemeriksaan, bagaimana kita memahami potensi kerusakan, dan seberapa jauh negara harus bertindak untuk memulihkannya.
Memahami Penyakit, Bukan Sekedar Menemukan Pelaku
Dalam kehidupan bernegara, suatu peristiwa tidak selalu dapat dipahami secara utuh hanya dengan menemukan siapa yang melakukan pelanggaran hukum.
Apalagi jika peristiwa tersebut melibatkan pejabat yang memperoleh kewenangan besar dari negara.
Seorang Kapolri tidak memiliki kekuasaan karena dirinya sendiri. Kewenangannya berasal dari negara, diberikan berdasarkan hukum, dan dijalankan melalui institusi yang dibangun serta dibiayai untuk melindungi masyarakat.
Di bawah kewenangannya terdapat struktur komando, sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan perangkat yang dapat memasuki wilayah kehidupan warga negara yang tidak boleh dijangkau secara sewenang-wenang.
Semua itu merupakan amanah, bukan hak milik pemegang jabatan.
Karena itu, apabila perangkat resmi kepolisian terbukti digunakan untuk melakukan penyadapan ilegal, persoalannya tidak cukup dijelaskan sebagai tindakan beberapa pejabat yang melanggar prosedur.
Kita harus menelusuri kondisi yang memungkinkan penyimpangan tersebut terjadi.
Apakah mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyadapan memiliki kelemahan mendasar? Apakah sistem otorisasi dapat dilewati oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi? Apakah struktur komando menyediakan ruang bagi bawahan untuk menolak perintah yang melawan hukum?
Pertanyaan yang tidak kalah penting menyangkut mekanisme rekrutmen dan promosi kepemimpinan.
KOMENTAR ANDA