Di bidang ekonomi, persoalan serupa dapat memengaruhi persepsi mengenai kerahasiaan bisnis, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap persaingan usaha yang adil.
Bukan berarti skandal ini telah terbukti menurunkan investasi, merusak hubungan diplomatik, atau menjatuhkan reputasi Indonesia di mata dunia. Klaim semacam itu memerlukan bukti tersendiri.
Tetapi justru karena dampak tersebut masih berupa risiko, negara perlu mengantisipasinya sebelum berkembang menjadi kerugian nyata.
Reputasi internasional tidak hanya ditentukan oleh apakah suatu negara pernah mengalami skandal, melainkan juga oleh bagaimana negara tersebut mengungkap, menangani, dan mencegah pengulangannya.
Negara yang mampu mengakui kelemahan, mengungkap kebenaran, menegakkan pertanggungjawaban, dan memperbaiki institusinya dapat memperlihatkan ketahanan kelembagaan.
Sebaliknya, penanganan yang tidak tuntas dapat memperpanjang ketidakpastian dan membuka ruang bagi keraguan yang lebih luas.
Penanganan Perkara Sebagai Terapi Negara
Di sinilah kita perlu membedakan antara penegakan hukum dan pemulihan kerusakan akibat pelanggaran hukum.
Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak identik.
Penegakan hukum bertugas menemukan perbuatan, membuktikan kesalahan, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti bersalah.
Pemulihan negara menuntut pekerjaan tambahan: memperbaiki mekanisme yang gagal, memulihkan hak korban, mengamankan informasi yang terancam, serta membangun kembali kepercayaan terhadap institusi.
Karena itu, penanganan skandal penyadapan yang diduga melibatkan pejabat tinggi kepolisian ketika masih menjalankan kewenangannya memerlukan pendekatan yang lebih luas daripada penyidikan pidana semata.
Dalam tulisan sebelumnya, Penyadapan: Tiga Tim untuk Satu Skandal, telah dikemukakan perlunya tiga jalur pengungkapan dan pertanggungjawaban.
Pertama, penyidikan pidana yang independen dan pemeriksaan terhadap kemungkinan ancaman keamanan negara, termasuk penelusuran rantai komando, aliran informasi, serta pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan hasil penyadapan.
Kedua, pengawasan politik dan kelembagaan melalui DPR, termasuk kemungkinan penggunaan Hak Angket untuk menguji bagaimana kewenangan negara dijalankan dan diawasi.
Ketiga, penyelidikan pelanggaran HAM melalui mekanisme yang melibatkan Komnas HAM, guna memastikan perlindungan hak privasi, identifikasi korban, dan pemulihan hak-hak mereka.
Ketiga jalur tersebut mempunyai mandat berbeda. Tidak diperlukan tiga penyidikan pidana yang saling bersaing, melainkan mekanisme yang saling melengkapi sesuai kewenangan hukum masing-masing.
Namun, dalam perspektif pemulihan negara, ketiganya memiliki satu tanggung jawab bersama: memastikan bahwa proses pengungkapan itu sendiri menjadi sarana membangun kembali kepercayaan publik.
Untuk itu, independensi pemeriksaan harus dapat diuji. Bukti digital harus diamankan. Saksi dan pelapor harus dilindungi. Informasi yang dapat dibuka kepada masyarakat harus disampaikan secara bertanggung jawab, tanpa mengorbankan kerahasiaan negara maupun privasi korban.
Terutama ketika sebagian pihak yang diperiksa berasal dari struktur institusi yang juga menjalankan penyidikan.
Keadaan tersebut menuntut pengelolaan konflik kepentingan dan pengawasan eksternal yang kredibel.
Negara tidak cukup menyatakan bahwa perkara sedang diproses.
Negara perlu memperlihatkan bahwa proses tersebut mampu menjangkau seluruh persoalan, termasuk kemungkinan penyimpangan pada tingkat tertinggi kekuasaan.
Dalam pengertian ini, transparansi, independensi, dan pertanggungjawaban bukan sekadar persyaratan prosedural.
Semuanya merupakan bagian dari terapi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
KOMENTAR ANDA