Apakah sistem pengangkatan pejabat tinggi negara telah memberikan perhatian yang memadai terhadap integritas moral, kejujuran, komitmen, dan kemampuan memahami amanah kekuasaan?
Ataukah penilaian terhadap seseorang lebih banyak ditentukan oleh karier, prestasi administratif, kemampuan organisasi, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan?
Semua pertanyaan tersebut merupakan hipotesis yang perlu diperiksa, bukan kesimpulan tentang penyebab skandal sebelum hasil pemeriksaan tersedia.
Namun, tanpa mengajukannya, negara berisiko hanya menemukan pelaku tanpa memahami mengapa penyimpangan bisa terjadi.
Dalam dunia kedokteran, menghilangkan gejala tidak sama dengan menyembuhkan penyakit. Demikian pula dalam kehidupan bernegara, menghukum pelaku tidak dengan sendirinya menghilangkan kondisi kelembagaan yang memungkinkan pelanggaran terulang.
Penanganan yang proporsional harus dimulai dari diagnosis yang proporsional.
Kerusakan yang Tidak Tercatat dalam Berkas Perkara
Salah satu kelemahan dalam memahami skandal kekuasaan adalah kecenderungan menyamakan besarnya persoalan dengan beratnya tindak pidana.
Padahal, dampak suatu perbuatan terhadap kehidupan bernegara dapat jauh melampaui unsur-unsur pidana yang akhirnya terbukti di pengadilan.
Dalam skandal penyadapan, misalnya, penyidik dapat menemukan siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengoperasikan perangkat, berapa nomor komunikasi yang disadap, dan bagaimana hasilnya disimpan atau dihapus.
Tetapi semua itu belum menjawab persoalan yang lebih besar.
Apakah informasi strategis negara telah jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang? Apakah informasi tersebut pernah digunakan untuk memengaruhi keputusan pejabat? Apakah terdapat pihak lain yang meminta, menerima, atau memanfaatkan hasil penyadapan?
Dan apabila informasi itu masih berada di tangan pihak tertentu, apakah ia dapat digunakan untuk melakukan tekanan pada masa mendatang?
Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti, tanpa menganggapnya telah terjadi.
Terlebih jika sasaran penyadapan mencakup Presiden Republik Indonesia.
Presiden bukan hanya seorang individu yang memiliki hak atas privasi. Ia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang komunikasinya dapat menyangkut kebijakan strategis, hubungan diplomatik, pertahanan, keamanan, serta keputusan yang memengaruhi kehidupan seluruh bangsa.
Apabila komunikasi Presiden terbukti disadap secara ilegal oleh aparat yang seharusnya menjaga keamanan negara, pertanyaan yang muncul bukan sekadar apakah hak pribadi Presiden dilanggar.
Ada kemungkinan persoalan yang menyangkut keamanan informasi negara, kerahasiaan pengambilan keputusan, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Demikian pula penyadapan terhadap politisi, jurnalis, aktivis masyarakat sipil, dan pengusaha.
Informasi rahasia mereka dapat digunakan untuk mengetahui strategi politik, mencari kelemahan seseorang, memengaruhi persaingan usaha, atau melakukan tekanan terhadap pihak tertentu.
Bahkan perlu diperiksa kemungkinan adanya kekuatan ekonomi-politik di luar struktur formal negara yang meminta, menerima, atau menggunakan informasi tersebut untuk kepentingannya.
Kemungkinan keterlibatan jaringan kepentingan oligarkis tidak boleh ditutup dari penyelidikan, tetapi juga tidak boleh dinyatakan sebagai fakta tanpa pembuktian.
Sebab, dalam kehidupan modern, informasi bukan sekadar pengetahuan. Informasi dapat menjadi instrumen kekuasaan.
Dan ketika informasi diperoleh melalui penyalahgunaan perangkat negara, persoalannya berpotensi berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan negara untuk melayani kepentingan yang tidak memiliki mandat publik.
Ketika Kepercayaan Mulai Runtuh
KOMENTAR ANDA