Ada jenis kerusakan yang tidak dapat dihitung dalam rupiah, tidak tercantum dalam neraca keuangan negara, dan tidak selalu terlihat dalam statistik kriminalitas.
Kerusakan itu bernama hilangnya trust.
Kepercayaan merupakan energi sosial yang memungkinkan negara menjalankan kewenangannya tanpa harus terus-menerus mengandalkan pemaksaan.
Masyarakat mematuhi hukum bukan hanya karena takut dihukum, tetapi juga karena percaya bahwa hukum berlaku adil. Mereka menerima kewenangan aparat bukan semata-mata karena aparat memiliki kekuatan, melainkan karena percaya kekuatan tersebut digunakan untuk tujuan yang sah.
Demikian pula negara dapat menjalankan pemerintahan secara efektif karena warga percaya bahwa para pemegang kewenangan bertindak dalam batas amanah yang diberikan kepada mereka.
Ketika kepercayaan itu rusak, negara mungkin tetap mempunyai seluruh perangkat kekuasaannya, tetapi kehilangan sebagian legitimasi moral untuk menggunakannya.
Kita dapat melihat persoalan serupa dalam kontroversi dokumen pendidikan pejabat publik.
Polemik ijazah Joko Widodo maupun dokumen kesetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan bagaimana pertanyaan mengenai persyaratan administratif dapat berkembang menjadi perdebatan tentang kredibilitas lembaga-lembaga negara.
Tuduhan pemalsuan atau manipulasi tentu harus dibuktikan. Dalam perkara ijazah Joko Widodo, UGM dan Bareskrim telah menyatakan dokumen tersebut asli. Namun, terlepas dari hasil pemeriksaan hukum, persoalan keterbukaan dan kepercayaan publik tetap dapat menjadi bahan evaluasi kelembagaan.
Pelajarannya bukan bahwa setiap tuduhan harus dianggap benar.
Pelajarannya adalah bahwa negara perlu mempunyai mekanisme penyelesaian yang bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menjelaskan prosesnya secara terbuka dan meyakinkan, tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang diperiksa.
Jika perkara yang tampak administratif saja dapat memengaruhi kepercayaan terhadap berbagai institusi, bayangkan potensi kerusakan kepercayaan apabila dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan negara tidak diungkap secara menyeluruh.
Masyarakat dapat mulai mempertanyakan apakah komunikasi mereka aman, apakah aparat bekerja berdasarkan hukum, dan apakah pengawasan terhadap pemegang kekuasaan benar-benar berfungsi.
Keraguan itu dapat meluas melampaui institusi tempat dugaan pelanggaran terjadi.
Inilah sebabnya kerusakan akibat skandal kekuasaan tidak selalu berhenti ketika perkara pidananya selesai.
Reputasi Negara di Mata Dunia
Kerusakan kepercayaan juga tidak selalu berhenti di dalam negeri.
Dalam hubungan internasional, reputasi sebuah negara dibangun bukan hanya oleh kekuatan ekonomi, kemampuan militer, atau keberhasilan diplomasi.
Ia juga ditentukan oleh kredibilitas institusi, kepastian hukum, kemampuan melindungi informasi, serta kesanggupan negara menjaga agar kewenangan aparatnya tidak disalahgunakan.
Bayangkan sebuah negara sedang melakukan perundingan strategis dengan Indonesia mengenai pertahanan, teknologi, perdagangan, atau kerja sama intelijen.
Kemudian muncul informasi bahwa komunikasi kepala negara Indonesia sendiri diduga pernah disadap secara ilegal menggunakan perangkat institusi keamanan dalam negerinya.
Apa yang mungkin dipikirkan mitra perundingan tersebut?
Apakah informasi yang mereka pertukarkan dapat dijaga kerahasiaannya? Apakah terdapat mekanisme pengawasan yang efektif? Apakah informasi sensitif dapat berpindah ke tangan pihak yang tidak berwenang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat muncul sekalipun belum terbukti adanya kebocoran informasi diplomatik.
Dalam hubungan internasional, keraguan terhadap keamanan informasi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan, kehati-hatian dalam pertukaran data, maupun persyaratan pengamanan kerja sama.
KOMENTAR ANDA