Memperbaiki Sistem, Menyembuhkan Moral Kekuasaan
Sesudah penyebab diperiksa, kerusakan dipetakan, dan mekanisme penanganan dijalankan, negara masih mempunyai satu pekerjaan yang menentukan: mencegah agar kondisi serupa tidak terus berulang.
Perbaikan harus menjangkau sistem pengawasan, mekanisme otorisasi penggunaan perangkat penyadapan, pengamanan data, perlindungan pelapor, serta pertanggungjawaban dalam struktur komando.
Namun, perbaikan teknis saja tidak cukup.
Sistem pengawasan yang canggih tetap dapat disalahgunakan apabila orang-orang yang mengendalikannya tidak memiliki integritas.
Perangkat teknologi dapat mencatat setiap akses, tetapi manusialah yang menentukan apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai amanahnya.
Peraturan dapat membatasi kekuasaan, tetapi manusia yang tidak menghormati batas kekuasaan akan selalu mencari kemungkinan untuk melanggarnya.
Karena itu, reformasi kelembagaan harus disertai perbaikan mekanisme seleksi dan pembinaan kepemimpinan.
Kejujuran, komitmen, dan amanah tidak boleh berhenti sebagai semboyan moral. Ketiganya perlu diterjemahkan menjadi ukuran integritas, kapasitas, dan kredibilitas dalam pengangkatan serta evaluasi pejabat yang memperoleh kewenangan besar dari negara.
Negara harus mempunyai kemampuan untuk menilai bukan hanya apakah seseorang mampu menggunakan kekuasaan, tetapi juga apakah ia memiliki karakter untuk tidak menyalahgunakannya.
Tidak ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa penyimpangan tidak akan pernah terjadi lagi.
Namun, sistem yang belajar dari kegagalan, memperbaiki pengawasan, dan menempatkan integritas sebagai syarat kepemimpinan akan mempunyai kemampuan lebih besar untuk mencegah, mendeteksi, dan menghentikan penyalahgunaan kewenangan.
Inilah perbedaan antara negara yang sekadar menyelesaikan perkara dan negara yang belajar dari perkara.
Ketika Bangsa Kehilangan Sense of Crisis
Pada akhirnya, persoalan terbesar yang perlu direnungkan bukan hanya dugaan penyadapan itu sendiri.
Melainkan bagaimana bangsa Indonesia memahami kemungkinan akibatnya.
Sense of crisis tidak identik dengan kepanikan, kegaduhan politik, atau tuntutan agar negara bertindak secara berlebihan.
Ia merupakan kemampuan intelektual dan moral untuk mengenali bahwa suatu peristiwa dapat menimbulkan kerusakan sistemik, sekalipun akibatnya belum seluruhnya terlihat.
Kesadaran tersebut menuntut kemampuan membaca hubungan antara perbuatan individu, kelemahan institusi, kerusakan kepercayaan, dan kelangsungan kehidupan bernegara.
Tanpa kemampuan itu, negara mungkin merasa telah menyelesaikan persoalan ketika para tersangka dihukum, sementara kelemahan sistem tetap bertahan, hak korban belum dipulihkan, dan kepercayaan masyarakat terus mengalami erosi.
Lebih berbahaya lagi apabila penanganan yang tidak tuntas justru menjadi sumber kerusakan baru.
Sebab, ketika masyarakat melihat dugaan penyalahgunaan kekuasaan tidak diungkap secara menyeluruh, mereka dapat kehilangan kepercayaan bukan hanya kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga kepada lembaga yang seharusnya mengungkap kebenaran.
Dengan demikian, terdapat dua sumber kerusakan yang harus diwaspadai: kerusakan akibat perbuatan semula dan kerusakan akibat kegagalan negara menanganinya.
Keduanya dapat saling memperbesar.
Negara yang kehilangan kepekaan terhadap bahaya semacam ini mungkin tetap terlihat kuat secara administratif, tetapi perlahan kehilangan energi moral yang membuat masyarakat bersedia mempercayainya.
KOMENTAR ANDA