Mentalitas yang mengagungkan jalan pintas impor demi komisi pribadi, sebuah mentalitas yang jauh lebih destruktif daripada satu orang diktator.
Doktrin Inclusive Security dan Meniti Buih Geopolitik
Di tengah ketidakpastian global, Indonesia harus mendefinisikan ulang konsep ancaman keamanan nasionalnya. Hari ini, ancaman tidak lagi melulu berwujud invasi militer konvensional (kinetic warfare). Ancaman modern datang dalam bentuk rembesan ketergantungan pangan, kelangkaan energi, serangan siber pada infrastruktur kritis, serta perang asimetris berupa penetrasi narasi asing yang memecah belah kohesi sosial.
Oleh sebab itu, Indonesia harus menerapkan doktrin Inclusive Security (Keamanan Inklusif). Dalam doktrin ini, keamanan nasional tidak bisa dipisahkan dari ketahanan domestik. Keamanan pangan adalah keamanan; keamanan energi adalah keamanan; keamanan data publik adalah keamanan.
Negara yang rakyatnya lapar, energinya bergantung pada pasokan asing, dan ruang digitalnya ringkih, tidak akan pernah memiliki kedaulatan yang sejati di mata dunia.
Di forum multilateral, Indonesia harus bermain dengan kecerdasan tingkat tinggi. ASEAN tidak boleh dibiarkan melemah dan harus terus diperkuat sebagai buffer zone (zona penyangga) geopolitik di Asia Tenggara. Pada saat yang sama, ruang manuver internasional Indonesia harus diperluas melalui partisipasi aktif di forum-forum strategis global seperti G20 dan proses integrasi dengan blok ekonomi berkembang seperti BRICS. Langkah ini penting agar kita tidak sekadar menjadi penonton pasif atau pasar yang dieksploitasi oleh agenda negara lain.
Menyatukan Dua Front Sebagai Kesimpulan
Sejarah mencatat petuah penting dari para pemimpin bangsa yang relevan sebagai kompas kita hari ini.
Bung Karno dengan tegas mewariskan amanat Trisakti: Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidang ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan. Mandiri di atas kaki sendiri adalah harga mati.
Sementara itu, Pak Harto dengan segala kontroversinya mengajarkan satu realitas pragmatis: bahwa stabilitas adalah prasyarat mutlak pembangunan. Namun, tantangan kita hari ini adalah membalik urutan kalkulus tersebut: kita harus membangun keadilan ekonomi terlebih dahulu untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Stabilitas tanpa pemerataan keadilan hanyalah sebuah bom waktu yang menunggu momentum untuk meledak kembali seperti tahun 1998.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pidatonya kerap menegaskan sebuah prinsip fundamental: “Kita tidak boleh menjadi bangsa kuli, dan bangsa kuli di antara bangsa-bangsa.” Menolak menjadi bangsa kuli berarti Indonesia harus mutlak menguasai rantai produksi, memegang kendali teknologi, dan memimpin pasar komoditasnya sendiri.
Di sinilah letak pentingnya menyatukan dua front tersebut. Kemandirian ekonomi di front domestik adalah prasyarat utama bagi keberhasilan diplomasi yang bermartabat di front internasional. Negara yang ekonominya rapuh dan bergantung pada utang atau impor tidak akan pernah memiliki posisi tawar yang dihormati di meja perundingan global.
“Meniti buih” adalah metafora klasik yang paling tepat untuk menggambarkan posisi geopolitik Indonesia hari ini. Gelombang samudera global sangat bergolak.
Jika kita salah melangkah atau salah kalkulasi, kita akan terseret arus perpecahan global. Namun, jika kita gesit, tangguh, dan konsisten melakukan reformasi struktural di dalam negeri, buih-buhih pergolakan itu justru dapat kita jadikan sebagai pijakan kuat untuk melompat lebih tinggi menuju Indonesia Emas.
Tantangan hari ini memang lebih senyap daripada gerak massa tahun 1998. Tidak ada kepulan asap atau barikade tank di jalan raya. Namun, perang ekonomi, perang data, dan perang narasi sedang berlangsung sengit di ruang-ruang pembuat kebijakan.
Kekalahan di ranah senyap ini memiliki dampak yang sama fatalnya dengan kekalahan militer. Mari kita kembalikan api semangat Reformasi pada khitahnya: sebagai energi besar untuk mendisiplinkan diri di dalam negeri, dan sebagai keberanian moral untuk berdiri tegak, setara, dan dihormati di panggung dunia. 
KOMENTAR ANDA