Oleh: Dr. Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi
MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, bukan sekadar agenda lima tahunan sebuah organisasi. Bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, Muktamar NU adalah momentum penting untuk membaca kembali perjalanan sejarah umat, melihat tantangan zaman, sekaligus merumuskan arah perjuangan untuk masa depan.
Tambakberas adalah salah satu pusat tradisi pesantren dan keulamaan. Karena itu, dari tempat yang sarat dengan tradisi keilmuan dan perjuangan ini, umat tentu berharap lahir keputusan-keputusan besar yang tidak hanya memperkuat NU sebagai jam'iyah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia.
Tema “Merawat Jagat, Membangun Peradaban” mengandung pesan yang sangat dalam. Merawat jagat berarti menjaga kehidupan, kemanusiaan, lingkungan, persatuan dan keadilan. Membangun peradaban berarti menghadirkan manusia-manusia yang berilmu, beriman, berakhlak, berintegritas dan mampu mengemban amanah bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam perspektif perjuangan umat Islam Indonesia, tema tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan agenda besar yang harus kita perjuangkan bersama Tauhid, Keadilan, Kemakmuran, Peradaban, Indonesia Berkah.
Sejarah yang Mempertemukan NU dan Masyumi
Hubungan NU dan Masyumi tidak dapat dibaca hanya dari dinamika politik setelah Indonesia merdeka. Akar perjumpaannya jauh lebih dalam, yaitu dalam pergulatan para tokoh Islam ketika memikirkan dasar negara dan masa depan Indonesia. Dalam BPUPK dan terutama Panitia Sembilan, tokoh-tokoh Islam seperti KH Abdul Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Abdul Kahar Muzakir ikut mengambil bagian penting dalam perumusan Piagam Jakarta.
Pada saat itu Masyumi sebagai partai politik belum berdiri. Karena itu, sejarah harus kita tempatkan secara tepat: yang tampil adalah tokoh-tokoh Islam dari berbagai latar belakang yang kemudian sebagian memainkan peran penting dalam perjalanan politik umat melalui Masyumi. Perjuangan mereka memperlihatkan bahwa aspirasi Islam diperjuangkan melalui musyawarah, dialog dan proses konstitusional.
Mereka berhadapan dengan pertanyaan mendasar Di atas nilai apa negara Indonesia akan dibangun? Perbedaan pandangan tidak menghilangkan dialog. Perbedaan organisasi tidak menghilangkan persaudaraan. Dan perbedaan strategi tidak harus menghilangkan cita-cita bersama.
KH. Hasyim Asy’ari, Wahid Hasyim, dan Tradisi Politik Amanah
Dalam mata rantai sejarah tersebut, posisi KH Hasyim Asy'ari sangat penting. Beliau bukan hanya pendiri Nahdlatul Ulama dan ulama besar pesantren, tetapi juga salah satu tokoh penting dalam perjuangan kebangsaan.
Ketika Masyumi berdiri sebagai partai politik pada 1945, KH Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Ketua Majelis Syuro Masyumi, sedangkan KH Abdul Wahid Hasyim menjadi salah satu tokoh penting dalam kepemimpinannya.
Hubungan antara KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahid Hasyim dan kemudian keluarga besar pesantren Tebuireng dengan tokoh-tokoh Masyumi juga memperlihatkan bahwa hubungan NU dan Masyumi bukan semata hubungan organisatoris. Ada hubungan keilmuan, ada hubungan keulamaan, ada hubungan perjuangan, dan ada hubungan personal yang sangat dekat.
Karena itu, ketika kemudian terjadi perbedaan politik antara NU dan Masyumi, kita tidak boleh membaca sejarah itu hanya sebagai kisah perpecahan. Ada persaudaraan yang tetap bertahan di tengah perbedaan pilihan politik. Di sinilah prinsip yang harus kita wariskan kepada generasi sekarang Berbeda kendaraan politik tidak harus berbeda tujuan perjuangan.
Allah SWT berfirman :
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa : 58)
Politik harus dipahami sebagai amanah. Jabatan adalah amanah. Kekuasaan adalah amanah. Dan kekayaan negara adalah amanah.
Ketika NU Memilih Jalan Politik Sendiri
Sejarah kemudian memasuki fase baru. Pada Muktamar NU di Palembang tahun 1952, NU mengambil keputusan untuk keluar dari Masyumi dan berdiri sebagai partai politik sendiri. Peristiwa ini merupakan bagian dari dinamika politik umat pada masa itu.
Namun keluarnya NU dari Masyumi tidak seharusnya dibaca sebagai berakhirnya seluruh persaudaraan dan cita-cita perjuangan bersama. Justru hubungan personal dan komunikasi antartokoh tetap penting. KH Abdul Wahid Hasyim, yang sebelumnya merupakan tokoh penting Masyumi, memiliki hubungan yang dekat dengan Mohammad Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya.
Dengan demikian, kita harus membedakan antara perbedaan organisasi dan perbedaan cita-cita. Keduanya tidak selalu sama. NU memilih kendaraan politik sendiri. Tetapi perjuangan untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap menjadi bagian penting dari perjalanan politik umat.
Dan sejarah berikutnya memberikan pembuktiannya.
NU dan Masyumi Kembali Bertemu di Konstituante
Pemilu 1955 menghasilkan sebuah babak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia Konstituante. NU dan Masyumi sudah tidak berada dalam satu partai. Namun keduanya kembali bertemu dalam satu arena konstitusional yang sangat penting. Di dalam Konstituante, para wakil politik Islam terlibat dalam perdebatan mengenai dasar negara, konstitusi dan arah kehidupan berbangsa. Ini menunjukkan bahwa keluarnya NU dari Masyumi tidak menghapus seluruh titik temu perjuangan.
Kendaraan berbeda, tetapi gagasan dapat bertemu. Organisasi berbeda, tetapi nilai dapat bersatu. Strategi berbeda, tetapi cita-cita kemaslahatan dapat diperjuangkan bersama. Konstituante menjadi bukti bahwa politik Islam Indonesia pada masa itu tidak semata-mata berorientasi pada perebutan kekuasaan.
Ada pertarungan gagasan mengenai dasar negara, konstitusi, demokrasi, kedudukan agama, keadilan, dan masa depan bangsa. Inilah pelajaran yang sangat penting untuk demokrasi Indonesia hari ini Politik seharusnya menjadi arena pertarungan gagasan, bukan pertarungan transaksi.
Natsir dan Tradisi Politik Gagasan
Dalam konteks tersebut, pemikiran Mohammad Natsir perlu kita baca kembali. Natsir dan tradisi intelektual Masyumi memperlihatkan bahwa umat Islam harus mampu membawa nilai agama ke dalam persoalan negara, konstitusi, demokrasi, pendidikan, ekonomi dan pembangunan masyarakat.
Perjuangan politik harus dilakukan dengan prinsip dan argumentasi. Bukan sekadar dengan kekuasaan. Bukan sekadar dengan jumlah suara. Dan bukan dengan transaksi kepentingan. Natsir memimpin Masyumi dalam memperjuangkan cita-cita politiknya melalui jalur konstitusional.
Karena itu, warisan Natsir yang paling penting bukan hanya nama besarnya dalam sejarah. Tetapi tradisi politik gagasan, Politik yang memiliki prinsip, Politik yang memiliki visi, Politik yang memiliki argumentasi, Dan politik yang menempatkan kekuasaan sebagai sarana pengabdian.
Ketika Masyumi Menghadapi Tekanan Demokrasi Terpimpin
Perjalanan Masyumi kemudian memasuki masa yang sangat berat. Dalam Demokrasi Terpimpin, Masyumi mengambil sikap politik yang tegas terhadap arah politik Nasakom. Tekanan politik terhadap Masyumi semakin kuat. Dalam situasi tersebut, Masyumi mengambil keputusan untuk membubarkan diri.
Setelah itu, Presiden Soekarno menetapkan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960 tentang pembubaran Partai Politik Masyumi beserta bagian, cabang dan rantingnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena itu, sejarah Masyumi tidak sepatutnya disederhanakan menjadi “Masyumi dibubarkan oleh Soekarno.”
KOMENTAR ANDA