Dari Kompetisi Kekuasaan Menuju Politik Peradaban

Di sinilah paradigma Masyumi abad kedua memperoleh relevansinya.

TAUHID
Kekuasaan bukan milik mutlak manusia.
↓
AMANAH
Kekuasaan harus diberikan kepada yang layak.
↓
SYURA
Kekuasaan harus diperoleh dan dijalankan melalui musyawarah.
↓
SYARIAH
Kekuasaan harus tunduk pada aturan dan batas moral-hukum.
↓
KEADILAN
Kekuasaan harus mencegah kezaliman dan diskriminasi.
↓
ACCOUNTABILITY
Kekuasaan harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
↓
MASLAHAH
Kekuasaan harus menghasilkan kebaikan bagi masyarakat.
↓
KEMAKMURAN
Politik harus menghadirkan kesejahteraan yang nyata.
↓
PERADABAN
Seluruh proses tersebut akhirnya harus melahirkan manusia, institusi dan masyarakat yang lebih beradab.
 
Inilah yang kita maksud dengan Peradaban Politik Baru.
 
XIII. Jadi, Siapa Yang Seharusnya Kita Pilih?

Jawabannya bukan semata orang yang paling populer, bukan pula orang yang paling banyak uangnya, bukan orang yang paling banyak pendukungnya, dan bukan pula semata orang yang paling dekat dengan elite.

Yang harus dicari adalah orang yang memiliki integritas, kompetensi, visi, keberanian, kemampuan bermusyawarah, dan rekam jejak yang menunjukkan bahwa ketika diberi kekuasaan ia mampu mengubah amanah menjadi kemaslahatan.

Dan setelah dipilih ia tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kontrol. Karena pemimpin yang baik membutuhkan sistem yang baik. Dan sistem yang baik harus tetap mampu bekerja ketika pemimpinnya tidak lagi baik.

XIV. Maka Kita Tidak Perlu Memilih Antara Trust Dan Control

Keduanya justru harus dipertemukan. Trust tanpa control melahirkan personalisasi kekuasaan. Control tanpa trust melahirkan birokrasi yang kaku dan penuh kecurigaan. Demokrasi tanpa moralitas dapat berubah menjadi transaksi. Otoritas tanpa accountability dapat berubah menjadi oligarki. Yang kita perlukan adalah TRUSTED POWER UNDER ACCOUNTABLE RULES. Kekuasaan yang dipercayakan kepada manusia yang layak, tetapi tetap berada dalam aturan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

XV. Dari Muktamar Menuju Politik Indonesia

Karena itu perdebatan Muktamar NU sesungguhnya memberikan pelajaran yang lebih luas bagi Indonesia. Bangsa ini tidak kekurangan orang yang ingin menjadi pemimpin.

Yang sering menjadi persoalan adalah bagaimana memastikan bahwa orang yang mendapatkan kekuasaan tetap menjadi pelayan amanah setelah memperoleh kekuasaan.
 
Sebab mendapatkan kekuasaan adalah satu persoalan. Menggunakan kekuasaan secara benar adalah persoalan yang jauh lebih besar. Dan mempertahankan kekuasaan tanpa menyalahgunakannya adalah ujian yang paling berat. Maka ukuran tertinggi kepemimpinan bukan berapa lama ia berkuasa, melainkan berapa banyak kebaikan dan kemaslahatan yang lahir dari kekuasaannya.

Dari Siapa Yang Menang Menuju Apa Yang Dihasilkan

Pada akhirnya, politik tidak boleh berhenti pada pertanyaan “Siapa yang menang?”

Ia harus bergerak kepada pertanyaan “Untuk apa ia berkuasa?” Kemudian “Bagaimana kekuasaan itu dijalankan?” Lalu “Apa batasnya?” Dan akhirnya “Apa yang dihasilkan oleh kekuasaan tersebut bagi umat, bangsa dan kemanusiaan?”

Di situlah kita menemukan hakikat politik peradaban. Tony Rosyid mengingatkan kita agar kompetisi tidak berubah menjadi transaksi. Syafin Al-Mandari mengingatkan bahwa kekuasaan membutuhkan trust. Sejarah Indonesia mengingatkan bahwa trust dan legitimasi saja tidak cukup tanpa pembatasan kekuasaan.

Maka paradigma yang lebih utuh adalah Kompetisi harus berintegritas. Kepemimpinan harus berbasis trust. Kekuasaan harus dibatasi. Kepemimpinan harus diawasi. Kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Dan seluruhnya harus diarahkan kepada kemaslahatan. Karena itu Politik bukan sekadar seni memenangkan kekuasaan. Politik adalah seni mengubah kekuasaan menjadi keadilan, kemakmuran dan peradaban.

Dan dalam perspektif Masyumi Abad Kedua, politik yang demikian hanya mungkin dibangun apabila Tauhid menjadi fondasinya, Syura menjadi etikanya, Syariah menjadi aturan mainnya, Keadilan menjadi orientasinya, Kemakmuran menjadi hasilnya, dan Peradaban menjadi tujuan akhirnya. 

Bukan sekadar Indonesia yang berkuasa, tetapi Indonesia yang berkah. Bukan sekadar pergantian elite, tetapi pergantian kualitas kepemimpinan. Bukan sekadar kemenangan politik, tetapi kemenangan peradaban.